SOAL-SOAL PILIHAN GANDA PKN SMA KELAS XII

Sekolah               :  SMAN 1 Sampang

Mata Pelajaran    :  PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Kelas / Program  :  XII

Semester             :  Ganjil

Tahun Pelajaran :  2011/2012

Alokasi Waktu    :  90 menit

Pilihlah satu jawaban yang paling benar !

1. Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang disebut juga dengan istilah …

a. Tujuh system Pemerintahan RI

b. Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan RI

c. Rechtstaat

d. Lima Kunci Pokok Sistem Pemerintahan RI

e. Delapan Kunci Pokok Sistem Pemerintahan RI

2. POkok-pokok Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia ini tercantum dalam ….

a. Pembukaan UUD 1945

b. Batang Tubuh UUD 1945

c. Penjelasan UUD 1945

d. Pancasila

e. Ketetapan MPR

3. Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1. Indonesia adalah Negara hokum

2. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi

3. Presiden tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat

4. Kekuasaan Negara tertinggi ada di tangan MPR

5. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas

Yang termasuk pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah ….

a.  1,2,3,dan 4      d. 2,3,4,dan 5

b.  1,2,3,dan 5      e. . semua pernyataan benar

c.  1,3.4.dan 5

4. Seluruh lembaga-lembaga Negara dan pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan hukum, artinya Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada ….

a. kekuasaaan                     d. agama

b. kedaulatan                       e. hukum

c. keadilan

5. Segala kebijakan Negara dan cara melaksanakan sistem kenegaraan RI haruslah berdasarkan pada konstitusi. Artinya bahwa pemerintahan Negara RI berdasarkan pada sistem ….

a. hokum                             d. konstitusional

b. kekuasaan                       e. agama

c. kedaulatan

6. Kedudukan Presiden dan DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah ….

a. lebih tinggi DPR daripada Presiden

b. Lebih tinggi Presiden daripada DPR

c. kedudukan Presiden dan DPR sejajar

d. Presiden bertanggung jawab kepada DPR

e. DPR dapat menjatuhkan kedudukan Presiden

7. Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1. memilih Presiden dan wakil presiden

2. mengubah dan menetapkan UUD

3. melantik presiden dan wakil presiden

4. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya.

Yang merupakan tugas dan wewenang MPR adalah ….

a.        1,2,3            d. 2,3,4

b.        1,2,4            e. 1,2,3,4

c.        1,3,4

8.  Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara, merupakan tanggung jawab penuh ada ditangan …

a. presiden          d. DPR

b. MPR                e. DPR dan MPR

c. lembaga tinggi Negara

9. Dibawah ini merupakan lembaga Negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945, adalah ….

a. MA                   d. DPA

b. BPK                 e. MK

c. DPR

10. Para menteri-menteri Negara di pilih, diangkat, dan diberhentikan oleh ….

a. MPR                d. DPA

b. DPR                                e. MA

c. presiden

11. Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1. DPR memiliki hak pengawasan terhadap pemerintah

2. DPR berwenang untuk menurunkan jabatan presiden

3. DPR berwenang mengajukan sidang istimewa

Hubungan antara kedudukan DPR terhadap kedudukan presiden adalah ….

a.        1 dan 2        d. 1,2,3

b.        1 dan 3        e. semua jawaban salah

c.        2 dan 3

12. Negara menjamin HAM tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, yang diatur dalam UUD 1945 pasal ….

a. pasal 27 ayat 1                d. pasal 30              

b. pasal 28                           e. pasal 33 ayat 3

c. pasal 29 ayat 2

13. Wujud kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam ….

a. munculnya banyak partai politik dalam masyarakat

b. maraknya demonstrasi mengecam kebijakan pemerintah

c. pelaksanaan pemilu yang sarat KKN

d. mengirimkan surat kepada presiden

e. menyampaikan aspirasi melalui DPR

14. Sesuai ketentuan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut, kecuali ….

a. memutus pembubaran partai politik

b. memutus perselisihan tentang hasil pemilu

c. memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakilnya telah melakukan pelanggaran hokum

d. menguji UUD terhadap Undang-Undang

e. memutuskan sengketa  kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD

15. Keberadaan anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh ….

a. MPR                d. Pemilu

b. Presiden          e. MPR dan DPR

c. Presiden dengan persetujuan DPR

16. Kewenangan lembaga Komisi Yudisial adalah berwenang….

a. mengusulkan pengangkatan hakim agung

b. mengusulkan pengangkatan Mahkamah Agung

c. Bersama Presiden mengangkat jaksa agung

d. bersama presiden mengangkat hakim agung

e. bersama DPR memberhentikan hakim agung

17. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan federasi/serikat pada masa Orde Lama pada decade waktu …

a. 1945-1949                       d. 1950-1959

b. 1945-1950                       e. 1959-1965

c. 1949-1950

18. Berdasarkan pasal 1 (1) UUD 1945, menyatakan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, berarti menjelaskan tentang ….

a. bentuk pemerintahan      d. Negara kesatuan

b. bentuk Negara                                e. bentuk Republik

c. Negara kesatuan RI

19. Menurut Van Vollenhoven, kekusaan pemerintahan memiliki empat fungsi, kecuali ….

a. ketataprajaan (bestuur)

b. pengaturan (regeling)

c. keamanan/kepolisian (politie)

d. pengadilan (rechtspraak)

e. berdasar hokum (rechtstaat)

20. Menurut UUD 1945, penyelenggara pemerintahan yang tertinggi dalam pemerintahan di Indonesia adalah …

a. MPR                                d. Presiden

b. MPR dan DPR                                e. KAPOLRI

c. DPR

21. Lembaga yang berwenang melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan kemauan Negara, merupakan tugas dari lembaga ….

a. eksekutif                          d. DPR

b. legislative                         e. MPR

c. yudikatif

22. Menurut C.F. Strong, menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan meliputi beberapa kekuasaan, kecuali ….

a. kekuasaan diplomatic      d. kekuasaan kehakiman

b. kekuatan militer               e. kekuasaan legislative

c. kekuasaan yudikatif

23. Berdasarkan pasal 17 (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri diserahkan secara mutlak kepada ….

a. MPR                                d. MPR dan DPR

b. DPR                                                e. Pemilu

c. presiden

24. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengangkat beberapa Lembaga Pemerintah Non Departemen antara lain, kecuali …

a. Badan Urusan Logistik (BULOG)

b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

c. Badan perencanaan Pembangunan Nasional

   (BAPPENAS)

d. Biro Pusat Statistik (BPS)

e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

25. Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1. mengadili presiden jika melakukan pelanggaran konstitusi

2. memeriksa keuangan Negara

3. mengawasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara

Yang merupakan tugas dan wewenang dari BPK adalah.

a.        1 dan 2        d. 1,2,3

b.        1 dan 3        e. semua pernyataan benar

c.        2 dan 3

26. Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1. membuat undang-undang/kebijakan

2. melaksanakan undang-undang

3. mengontrol / mengawasi pemerintah

Menurut Miriam Budiardjo, Parlemen memiliki tugas/wewenang sebagai berikut ……

a.  1 dan 2            d. 1,2,3

b.  1 dan 3            e. semua pernyataan benar

c.  2 dan 3

27. Perhatikan data dibawah ini!

1. eksekutif                          3. Kedaulatan

2. yudikatif                           4. Legislative

Menurut Montesque dalam ajarannya “trias politika” membagi kekuasaan pemerintahan antara lain …

a.  1,2,3                                d. 2,3,4

b.  1,2,4                                e. 1,3,4

c.  Semua pernyataan benar

28. Menurut pasal 24 dan 25 UUD 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya ….

a.berada dibawah control pemerintah

b. bebas memutuskan perkara

c. lepas dari pengaruh pemerintah

d. berada dibawah pengaruh pemerintah

e. bersama MA memutuskan perkara

29. UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak ….. kali

a. dua                d. lima

b. tiga                                e. enam

c. empat

30. Bukti bahwa Negara Indonesia berdasarkan sistem konstitusional adalah …

a. setiap pelanggaran mendapat sanksi hokum

b. Negara memiliki perangkat perundang-undangan

c. adanya pemberantasan KKN

d. kekuasaan Negara dibatasi oleh undang-undang

e. kekuasaan tertinggi Negara ada di tangan rakyat

31. Langkah yang tepat diambil oleh presiden untuk memilih menteri dalam koridor sistem pemerintahan presidensil adalah …

a. menyerahkan sepenuhnya kepada badan legislative sehingga mempresentasikan setiap anggota partai politik

b. melakukan koordinasi dengan DPR melalui mekanisme dengar pendapat

c. sepenuhnya hak mutlak presiden untuk memilih menteri sesuai kebutuhan cabinet yang dibentuk

d. mengambil calon menteri dari partai besar sebagai langkah untuk mendapat dukungan rakyat

e. melakukan koordinasi dengan partai pemenang pemilu

32. menurutUndang-Undang Dasar 1945, lembaga Negara yang mengemban fungsi judicial review atas undang-undang di Indonesia adalah …

a. Mahkamah Agung         d. Dewan perwakilan Rakyat

b. Mahkamah Konstitusi    e. Komisi Pemilihan Umum

c. Komisi Yudisial

33. Hans kalsen membagi bentuk organisasi Negara yang berkaitan dengan pembagian territorial atas dua hak, yaitu …

a. pusat dan daerah          d. dalam dan luar negeri

b. kota dan desa                e. eksekutif dan legislative

c. sentralisasi dan desentralisasi

34. Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, presiden dapat diberhentikan jika …

a. melakukan korupsi

b. melanggar haluan Negara

c. perekonomian memburuk dalam masa pemerintahannya

d. merebaknya demonstrasi menuntut pembatalan suatu kebijakan

e. kepercayaan pasar modal menurun

35. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 berisi tentang …

a. penyelenggaraan pemerintahan Negara

b. wewenang MPR              d. wewenang DPR

c. Hak Asasi Manusia          e. wewenang presiden

36. Lahirnya istilah pancasila yang dicetuskan oleh Ir. Soekarno pada tanggal ….

a. 29 Mei 1945                    d. 1 Juni 1945

b. 30 Mei 1945                    e. 17 Agustus 1945

c. 31 Mei 1945

37. Pada sidang BPUPKI pertama, muncul 3 tokoh nasionalis yang mengusulkan ide-ide pokok tentang dasar Negara RI, yaitu ….

a.  Moh. Yamin, Dr. Supomo, Kihajar Dewantara

b. Dr. Supomo, Moh. Hatta, Ir. Soekarno

c. Moh. Yamin, Dr. Supomo, Ir. Soekarno

d. Moh. Hatta, Ir. Soekarno, Moh. Yamin

e. Kihajar Dewantara, Ir. Soekarno, Moh. Hatta

38. Melaksanakan dan menaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan norma hokum Negara yang berlandaskan pancasila disebut pengamalan …

a. subyektif                          d. formal

b. obyektif                            e. non formal

c. sikap positif

39. Melaksanakan dan menaati nilai-nilai pancasila sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan pengamalan secara ….

a. subyektif                          d. formal

b. obyektif                            e. non formal

c. sikap positif

40. Pengertian pancasila sebagai ideology terbuka yaitu …

a. pancasila cocok diterapkan di Negara manapun

b. pancasila boleh dirubah sewaktu-waktu

c. pancasila berasal dari hasil pemikiran seserang saja.

d. pancasila harus menyesuaikan diri dengan jaman

e. pancasila bersifat kaku, tidak dapat dirubah

41. Istilah lain dari nilai-nilai pancasila selain sebagai ideology Negara  adalah, kecuali …

a. falsafah                          d. dasar Negara

b. pandangan hidup          e. peraturan

c. pedoman hidup

42. Negara Indonesia yang masih menjadi Negara terbelakang dengan berbagai persoalan seperti korupsi, terorisme, dll, disebabkan oleh ….

a. tiadanya keteladanan kalangan elit pemerintah yang menjadi contoh buruk dalam korupsi

b. pancasila gagal sebagai ideolgi Negara

c. kurang tegasnya hokum yang ada di Indonesia

d. masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih hidup terbelakang

e. perlu adanya perubahan dasar negara yang sesuai jaman

43. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer pada masa orde lama di tahun …

a. 1945-1950     d. 1945-1959

b. 1945-1949     e. 1959-1966

c. 1950-1959

44. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensil pada masa orde lama di tahun …

a. 1945-1950     d. 1945-1959

b. 1945-1949     e. 1959-1966

c. 1950-1959

45. Sumber hokum tertinggi di Negara RI adalah …

a. Pancasila                       d. Ketetapan MPR

b. Pembukaan UUD 1945 e. Undang-Undang

c. Batang Tubuh UUD 1945

46. lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang adalah …

a. Mahkamah Konstitusi    d. legislative

b. eksekutif                        e. yudikatif

c. MPR

47. Pelaksanaan Pemilu secara langsung di Indonesia dilaksanakan sejak pemilu tahun ….

a. 1998                              d. 2004

b. 1999                              e. 2007

c. 2006

48. Lembaga tertinggi Negara dalam pemerintahan Negara RI adalah ….

a. MPR              d. presiden

b. DPR              e. presiden dan wakil presiden

c. Mahkamah Konstitusi

49. Dibawah ini merupakan salah satu contoh perlindungan HAM dalam bidang politik,  …

a. menyalurkan aspirasi melalui pemilu

b. mendukung aksi demonstrasi

c. kebebasan pers dilindungi

d. kebebasan menggunakan mode pakaian

e. kebebasan berbicara di depan umum

50. Presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum tahun 2004 adalah …

a. Susilo Bambang Yudoyono – Wiranto

b. Susilo Bambang Yudoyono – Jusuf kalla

c. Susilo Bambang Yudoyono – Budiono

d. Susilo Bambang Yudoyono – Megawati

e. Susilo Bambang Yudoyono – Amin Rais

SOAL-SOAL PILIHAN GANDA PKN SMA KELAS X

1.        Berisi perturan-peraturan yang ada dalam masyarakat dan memaksa orang untuk mentaatinya serta  memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya, merupakan pengertian dari ….

a.        Peraturan                d. hukum

b.        Kontitusi                   e. hokum nasional

c.        Hokum tertulis

2.        Perhatikan pernyataan berikut !

1.        Berisi perintah dan larangan

2.        Perintah dan larangan bersifat memaksa

3.        Berisi anjuran dan perintah

4.        Perintah dan larangan bersifat mengikat

Yang merupakan cirri-ciri dari hukum adalah ….

a.           1,2,3                      d. 2,3,4

b.           1,2,4                      e. 1,2,3,4

c.           1,3,4

3.        Pernyataan dibawah ini yang tidak termasuk fungsi dari hokum adalah ….

a.        Peraturan bersifat lunak

b.        Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

c.        Peraturan itu dibentuk oleh badan yang berwenang

d.        Peraturan itu bersifat memaksa

e.        Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas dan nyata

4.        Penggolongan hokum menurut bentuknya terdiri dari ….

a.        Hokum public dan hokum privat

b.        Hokum nasional, hokum internasional, hokum asing

c.        Hokum tertulis dan hokum tidak tertulis

d.        Hokum material dan hokum formal

e.        Hokum public  dan hokum perdata

5.        Contoh hokum yang ditulis secara resmi oleh lembaga yang berwenang adalah, kecuali ….

a.        Undang-Undang Dasar   d. Undang-Undang

b.        Ketetapan MPR         e. Peraturan Pemerintah

c.        Pidato Presiden

6.        Berikut ini adalah contoh perilaku yang

bertentangan dengan hokum, kecuali …

a.        Mencuri aam           d. mengkonsumsi narkoba

b.        Merampok               e. menjual narkoba

c.        Merokok

7.        Sanksi yang akan diterima jika melanggar norma hokum adalah …

a.     Sanksi hokum adat  d. dikucilkan masyarakat

b.     Hukuman penjara       e. sanksi di akherat

c.     Jadi bahan pembicaraan orang

8.        Berikut ini adalah contoh perilaku yang melanggar hokum pidana, kecuali ….

a.        Perampokan                            d. penculikan

b.        Pembunuhan                           e. pemerkosaan

c.        Perebutan warisan

9.         Perhatikan sumber hokum material dibawah ini!

1.        Nilai agama  

2.        Kehendak  rakyat   

3.        Akal budi

4.        nilai kesusilaan dalam masyarakat

5.        jiwa bangsa

Yang termasuk sumber hokum material adalah ….

a.        1,2,3,4,5                  d. 2,3,4,5

b.        1,2,3,4                     e. 1,3,4,5

c.        1,2,4,5

10.     Perhatikan data dibawah ini!

1.        Undang-Undang     4. kebiasaan

2.        Yurisprudensi          5. traktat

3.        Doktrin

Yang termasuk jenis-jenis sumber hokum formal adalah …

a.        1,2,3,4,5                  d. 2,3,4,5

b.        1,2,3,4                     e. 1,3,4,5

c.        1,2,4,5

11.     Keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh UU dan dijdikan pedoman oleh hakim lainnya untuk memutuskan perkara yang serupa, merupakan pengertian dari …

a.        Undang-Undang     d. kebiasaan

b.        Yurisprudensi          e. traktat

c.        Doktrin

12.     Perjanjin dua Negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan Negara yang bersangkutan, merupakan pengertian dari ….

a.        Undang-Undang     d. kebiasaan

b.        Yurisprudensi          e. traktat

c.        Doktrin

13.     Tata hokum yang berasal dari bahasa belanda “rechtorde” yaitu susunan hokum, yang artinya ….

a.        Memberikan tempat pada hokum

b.        Susunan hokum dalam suatu Negara

c.        Ketentuan hokum yang berlaku dalam suatu Negara

d.        Memberikan tempat yang sebenarnya pada hokum

e.        Tata tertib hokum

14.     Perhatikan data dibawah ini !

1.        Hukum Tata Negara (HTN)

2.        Hukum Administrasi Negara (HAN)

3.        Hukum Perdata

4.        Hukum Pidana

5.        Hukum Acara Pidana

Tata hokum yang merupakan bagian dari hokum positif di Indonesia, adalah ….

a.        1,2,3,4                     d. 2,3,4,5

b.        1,2,4,5                     e. 1,3,4,5

c.        1,2,3,4,5

15.     Dibawah ini yang termasuk contoh dari hokum perdata adalah …

a.        Korupsi                    d. perebutan harta warisan

b.        Penculikan               e. pelanggaran dalam pemilu

c.        Penipuan

16.     Lembaga tertinggi dalam susunan lembaga peradilan di Indonesia adalah ….

a.  Pengadilan Umum  

b.  Pengadilan Agama     

c.  Peradilan Militer

d.  Pengadilan Tata Usaha Negara

e.  Mahkamah Agung

17.     Pengadilan Tinggi merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibukota …

a.        Propinsi                   d. kabupaten/kota

b.        Kecamatan              e. karesidenan

c.        Ibukota Negara

18.     Pengadilan Negeri merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibukota …

a.        Propinsi                   d. kabupaten/kota

b.        Kecamatan              e. karesidenan

c.        Ibukota Negara

19.     Tugas dari Pengadilan Agama adalah memeriksa dan memutuskan perkara-perkara ….

a.  Yang timbul dalam umat Islam yang berkaitan dengan perceraian

b.  Yang berhubungan dengan pencemaran nama baik seseorang

c.  Yang berkaitan dengan perkara-perkara semua umat agama di Indonesia

d.     Yang muncul berkaitan dengan munculnya aliran baru dalam agama Islam

e.     Yang berkaitan dengan pernikahan semua agama di Indonesia

20.     Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha Negara adalah …

a.     Pengadilan Umum    

b.     Pengadilan Agama   

c.     Peradilan Militer

d.     Pengadilan Tata Usaha Negara

e.     Mahkamah Agung

21.     Dibawah ini yang tidak termasuk Masalah-masalah yang menjadi jangkauan  Pengdilan Tata Usaha Negara adalah …

a.     Pemberhentian/pemecatan seorang pegawai

b.     Mengajukan permohonan merk suatu produk

c.     Berhubungan dengan perpajakan

d.     Pelanggaran pidana pejabat Negara

e.     Pencabutan hak milik seseorang

22.     Alat kelengkapan lembaga peradilan Indonesia, adalah …

a.     Hakim, jaksa,pengacara

b.     Hakim, polisi, jaksa

c.     Jaksa,MA,polisi

d.     Pengacara,jaksa,polisi

e.     MA,hakim,jaksa

23.     Ketaatan kita terhadap hokum semestinya ….

a.     Secara sukarela        d. karena menguntungkan

b.     Takut terhadap sanksinya  e. takut kepada aparat hokum

c.     Karena terpaksa

24.     Berikut ini adalah contoh sikap positif terhadap hokum, kecuali …

a.     Taat membayar pajak                              

b.     Datang kekantor selalu terlambat

c.     Memakai helm saat mengendarai sepeda motor     

d.     ikut mencontreng saat pemilu

e.     membuat Kartu Tanda Penduduk

25.     Perhatikan data dibawah ini!

1.     Menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat

2.     Memenuhi rasa keadilan semua rakyat

3.     Menciptakan kehidupan masyarakat yang islami

4.     Agar kehidupan masyarakat menjadi tenteram

Yang merupakan tujuan dari hokum adalah …

a.     1,2,3                          d. 2,3,4

b.     1,2,4                          e. 1,2,3,4

c.     1,3,4

26.     Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1.     Tidak terjadinya kesewenang-wenangan

2.     Terjadinya     keseimbangan antara hak dan kewajiban

3.     Terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan tenteram

4.     Akan tercipta Negara yang kuat dan tangguh

Dengan menegakkan hokum akan membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat, yaitu ….

a.     1,2,3                          d. 2,3,4

b.     1,2,4                          e. 1,2,3,4

c.     1,3,4

27.     Korupsi pada dasarnya merupakan ….

a.     Pelanggaran administrasi

b.     Penyimpangan etika kerja

c.     Penyimpangan prosedur kerja

d.     Tindakan indisipliner

e.     Tindak kejahatan

28.     Penyampaian surat pembaca warga masyarakat mengenai pemberantasan korupsi diberbagai media massa merupakan bentuk peran serta pemberantasan korupsi, yaitu ….

a.     Peran serta media massa        

b.     Peran serta kooperatif 

c.     Peran serta masyarakat melalui media massa

d.     peran serta non-konvensional

e.     peran serta non-kooperatif

29.     Berikut ini yang termasuk kejahatan harta benda adalah ….

a.     Penganiayaan           d. pemerkosaan

b.     Perampokan                              e. pembunuhan

c.     Mutilasi

30.     Berikut ini yang merupakan bentuk kejahatan terorganisir adalah ….

a.     Pencopetan               d. penculikan

b.     Terorisme                  e. penganiayaan

c.     Pemerkosaan

31.     Perbuatan melawan hokum dengan cara memperkaya diri dengan menyalahgunakan wewenang karena jabatan yang berakibat merugikan Negara, merupakan pengertian dari ….

a.     Korupsi                      d. koruptor

b.     Kolusi                         e. pengkhianat Negara

c.     Nepotisme

32.     Salah satu contoh perilaku korupsi adalah ….

a.     Pemberian hadiah uang terhadap karyawan atau pihak yang berprestasi

b.     Pemindahan uang dari rekening orang lain kedalam rekening sendiri

c.     Pemberian uang pelican agar lebih diprioritaskan daripada orang lain

d.     Peningkatan pajak tiap tahun

e.     Penghentian pembayaran gaji pegawai

33.     Salah satu usaha pemberantasan korupsi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas adalah ….

a.     Penangkapan koruptor kelas kakap

b.     Penyebarluasan foto koruptor melalui televise

c.     Penindakan terhadap perusahaan yang merugikan keuangan Negara

d.     Hukuman penjara seumur hidup bagi koruptor

e.     Penghapusan pungutan-pungutan liar aparat pemerintah terhadap warga

34.     Nilai yang harus ditanamkan sebagai sikap antisipasi anti korupsi , kecuali ….

a.     Jujur                          d. terbuka

b.     Percaya diri               e. adil

c.     Jangan mudah percaya pada orang lain

35.     Pada tahun 2002, pemerintah mendirikan lembaga yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah ….

a.  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b.  Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi

c.  Mahkamah Pemberantasan Korupsi

d.  Komisi Pemberantasan Korupsi

e.  Mahkamah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

36.     Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1.  Menaikkan kesejahteraan bagi para pejabat  /pegawai pemerintah

2.  Memberikan penghargaan bagi pejabat yang berprestasi

3.  Menyaring secara ketat pejabat yang akan diangkat

4.  Memberikan sanksi yang tegas bagi yang korupsi

Cara pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi adalah …

a.  1,2,3                            d. 2,3,4

b.  1,2,4                            e. 1,2,3,4

c.  1,3,4

37.     Perhatikan pernyaan berikut !

1.  Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan

2.  Dilakukan dengan terang-terangan

3.  Melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi

4.  Penipuan terhadap badan pemerintah

Yang merupakan cirri-ciri korupsi adalah …

a.     1,2,3                          d. 2,3,4

b.     1,3,4                          e. semua jawaban benar

c.     1,2,4

38.     Sanksi yang akan diterima jika melakukan pelanggaran hokum, kecuali ….

a.     Denda                       d. ganti rugi

b.     Pencabutan ijin          e. hukuman seumur hidup

c.     Dirajam

39.     Salah satu lembaga Swadaya masyarakat/Organisasi non Pemerintah yang bergerak dalam bidang pemberantasan korupsi di Indonesia adalah …

a.     KONTARAS              d. ELSAM

b.     GERAM                     e. TII

c.     FORKOT

40.     Perhatikan data dibawah ini!

1.     Korupsi jalan pintas   d. korupsi upeti

2.     Korupsi kontrak         e. korupsi jalan tengah

3.     Korupsi pemerasan

41.  Korupsi dalam upaya untuk mendapatkan proyek atau fasilitas pemerintah, termasuk jenis korupsi ….

a.     Korupsi jalan pintas   d. korupsi upeti

b.     Korupsi kontrak         e. korupsi jalan tengah

c.     Korupsi pemerasan

42.     Korupsi yang dimungkinkan banyak mendapatkan prosentase  karena jabatan yang strategis, termasuk jenis korupsi …

a.     Korupsi jalan pintas   d. korupsi upeti

b.     Korupsi kontrak         e. korupsi jalan tengah

c.     Korupsi pemerasan

43.     Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi, kecuali ….

a.     Kedekatan sistem dan kontak yang intensif antara ekonomi dan administrasi

b.     Arus informasi yang masuk tidak menyolok

c.     Batasan yang kabur antara hal-hal yang dapat diterima secara sosial dan perbuatan yang melanggar hokum

d.     Kurangnya kesadaran korban(pihak yang dirugikan) bahwa mereka diperlakukan tidak adil

e.     Tegasnya sanksi yang akan dikenakan pada pelaku korupsi

44.     Dibawah ini merupakan salah satu contoh korupsi dalam bidang eksekutif, adalah …

a.     Janji pemilu yang menawarkan keuntungan dari kandidat terpilih

b.     Pemberian ijin ekspor barang illegal

c.     Pemberian uang atau jasa tertentu untuk mengubah putusan yang dijatuhkan

d.     Pemberian sejumlah uang atau jasa untuk pengambilan keputusan

e.     Pemberian sejumlah uang atau jasa untuk dibebaskan dari segala tuduhan

45.     Dibawah ini merupakan salah satu contoh korupsi dalam bidang yudikatif, adalah ….

a.     Janji pemilu yang menawarkan keuntungan dari kandidat terpilih

b.     Pemberian ijin ekspor barang illegal

c.     Pemberian uang atau jasa tertentu untuk mengubah putusan yang dijatuhkan

d.     Pemberian sejumlah uang atau jasa untuk pengambilan keputusan

e.     Penurunan pajak apabila pejabat dinas pajak memperoleh bagian pengalihan pajak

46.     Metode yang ditawarkan Kwik Kian Gie untuk memberantas korupsi adalah …

a.     Carrot                        d. stick

b.     Prevention e. carrot and stick

c.     Good governance

47.     Munculnya banyak gerakan /oraganisasi anti korupsi di Indonesia yang tujuannya agar Indonesia terbebas dari korupsi. Gerakan/organisasi itu antara lain, kecuali …

a.     SAMAK (solidaritas masyarakat anti korupsi)

b.     MII (masyarakat inspirasi Indonesia)

c.     GERAK (gerakan rakyat anti korupsi)

d.     TII (transparency International Indonesia)

e.     SORAK (solidaritas gerakan anti korupsi)

48.     Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1.     Memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengawasi instansi pemerintah

2.     Memiliki keterbatasan dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

3.     Memiliki keterbatasan dalam mencari sumber dana

4.     Kurang mendapat dukungan dari masyarakat

Keberadaan organisasi/gerakan anti korupsi di Indonesia kurang berdaya dalam melaksanakan perannya yang disebabkan oleh …

a.     1,2,3                          d. 2,3,4

b.     1.3.4                          e. semua jawaban benar

c.     1,2,4

49.     Dibawah ini yang tidak termasuk hokum tidak tertulis adalah …

a.     Peraturan Pemerintah                              

b.     UUD

c.     Ketetapan MPR

d.     Hokum adat

e.     Undang-Undang

50.     Contoh perbuatan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, kecuali …

a.  Membuat KTP                             d. ikut Pemilu

b.  Membuat kartu keluarga             e. membayar pajak

c.  Memakai helm